Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Malang Dengan Menggunakan Analisis Rasio Keuangan

Gresensia Elisabeth Tori; Ana Sopanah S; Endah Puspitasari

doi:10.31328/bmb.v4i1.262

Gresensia Elisabeth Tori Universitas Widyagama Malang
Ana Sopanah S Universitas Widyagama Malang
Endah Puspitasari Universitas Widyagama Malang

DOI: https://doi.org/10.31328/bmb.v4i1.262

Keywords: Performance Measurement, Independence Ratio, Effectiveness Ratio, Compatibility Ratio, Growth Ratio

Abstract

The level of measurement of the financial performance system can be said to be a far more important thing to be able to do to be able to see at the level of achieving a mission that has been carried out in a group or organization and at the level of an outcome in an action on which measurement. will be able to provide an action on motivation as well as a direction for a much more effective future. As in the results of this research, it can be seen that the level of expertise in the PDK financial work system in Malang City for the 2017-2020 period if it can be known based on an independence ratio which is still in a consultative form, which can be defined as minimal, which is due to in the system of existing roles on the part of the central government with the aim of being able to maximize the existing development system in the city of Malang, it is much better and the level of independence at the level of society to be able to build an area in paying retribution and taxation can be stated to be minimal. It is known that an effectiveness ratio in the ability of an area of Malang City which can carry out a realization of regional original income in the 2017-2020 period as with a target that will be applied based on real data. It can be seen that based on an efficiency ratio and the performance system of the Malang City government in the 2017-2020 period is declared good.

References

Amin, H. (2019). Analisa pengukuran kinerja pada pelayanan jasa taksi puskopau menggunakan metode performance primn (studi kasus: poskopau pekanbaru) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).
Halim, A., & Kusufi, M .S. (2010)._"Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah"._Jakarta:SalembaEmpat.
Handayani, B. D. (2011). Pengukuran Kinerja Organisasi dengan Pendekatan Balanced Scorecard pada RSUD Kabupaten Kebumen. JDM (Jurnal Dinamika Manajemen), 2(1).
Hariyanti, D., Marheni, & Yenfi. (2017)._"Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2010-2015". Jurnal Ilmiah Akuntansi Bisnis Dan Keuangan STIE-IBEK, 10 (November), 48–59.
Hasan, Pupung Puad. (2017)._"Desentralisasi Fiskal dan Tingkat Kemandirian Daerah (Studi Pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat"._Jurnal Wacana Kinerja, Vol.17, Edisi 2.
Hasanah, N., & Vidiyastutik, E. D. (2018)._"Analisis Kinerja Realisasi Anggaran dalam Belanja Daerah Pemerintah Probolinggo"._Jurnal Ecobuss, 6 (September), 26–35.
Kartika, D., & Kusuma, I. (2015)._"Analisis Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas PAD, dan Rasio Efisiensi PAD pada Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sukabumi"._Jurnal Akunida ISSN 2442-3033 Vol.1No.2.
Kartoprawiro, S., & Susanto, Y. (2018)._"Analisis Terhadap Kinerja Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas"._Jurnal Manajemen Dan Bisnis Sriwijaya, 16(1), 1–14.
Mahsun, M. (2019)._"Konsep Dasar Penganggaran: Penganggaran Sektor Publik". http://www.pustaka.ut.ac.id/lib/ekap4403-penganggaran-sektorpublik/#tab-id-3
Maisyuri. (2017)._"Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Lhokseumawe"._Jurnal Akuntansi dan Keuangan,5(1),51.
Mailangkay, P. P., Murni, S., & Rate, P. V. (2020). Analisis Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kota Bitung. Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi, 8(3Akuntansi
Marlianita, Y., & Saleh, S. A. (2020)._"Pengaruh Rasio Derajat Desentralisasi, Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah, dan Rasio Tingkat Pembiayaan SiLPA Terhadap Alokasi Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten / Kota di Provinsi Jawa Barat". Indonesian Accounting Research Journal, 1(1), 25–35.
Nordiawan, D. (2018)._" Akuntansi Pemerintahan”._Jakarta:SalembaEmpat. 7
Nur Ida Iriani. (2021). Kinerja Keuangan Ditinjau dari Perimbangan Kemandirian, Perimbangan Efektivitas, Perimbangan Efisiensi dan Perimbangan Pertumbuhan Pada Saat Pandemi Covid-19. Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi Vol.9, No.1, 2021
Nurhayati, N. (2015). Analisis Rasio Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu. Cano Ekonomos, 4(1), 55-66.
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat daerah legalitas pembentukan dan operasional SKPD
Puspitasari, A. F. (2012)._"Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun Anggaran 2007-2011"._Jurnal Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya.
Rahmayati, A. (2016). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2011-2013. Eka Cida, 1(1).
Republik Indonesia. (2006). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Negara Republik Indonesia.
Republik Indonesia. 2014._"Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah".
Sularso, H., & Restianto, Y. E. (2011)._"Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Alokasi Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Jawa Tengah"._Media Riset Akuntansi,Vol.1.
Susanto, H. (2019). Analisis Rasio Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Mataram. Jurnal Distribusi-Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis, 7, 81-92.
Suranta, S., Perdana, H. D., & Syafiqurrahman, M. (2017)._"Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah: Studi Komparasi Provinsi Jawa Tengah dan Kalimantan Selatan". Jurnal Akuntansi, 5(2), 111–124.
Tarmizi, R., Khairudin, K., & Jayadi, A. (2014)._"Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung Sebelum dan Setelah Memperoleh Opini WTP"._Jurnal Akuntansi Dan Keuangan, 5(2).
Yusuf, A. M. (2016)._"Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan". Prenada Media.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.